Kehidupan Sosial, Ekonomi, Politik, Budaya setelah Proklamasi Kemerdekaan

Kehidupan Sosial, Ekonomi, Politik, Budaya setelah Proklamasi Kemerdekaan

Kehidupan Sosial, Ekonomi, Politik, Budaya setelah Proklamasi Kemerdekaan

1. kondisi politik setelah proklamasi kemerdekaan.

  setelah memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 agustus 1945, kondisi politik dan keamanan dalam negeri Indonesia masih rawan dan sangat labil. pengambilan kekuasaan dari tangan jepang sering menimbulkan bentrokan bersenjata. situasi ini bertambah parah setelah kedatangan pasukan sekutu(AFNEI) yang di boncengi tentara NICA (belanda).sementara itu, dalam system pemerintahan dalam negeri mulai berkembang ke arah penyimpangan UUD 1945. hal ini di awali dengan kemenangan kelompok sosialis yang di pimpin oleh sutan syahrir dan amir syarifudin yang berhasil membentuk "Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BPKNIP)".

2. kondisi Ekonomi setelah proklamasi kemerdekaan.

kondisi perekonomian Indonesia pada  awal kemerdekaan sangat parah, untuk mengatasi keadaan perekonomian yang tidak menentu tersebut, pemerintah mengambil kebijakan salah satunya ialah dengan menyelenggarakan konfrensi ekonomi dan berhasil menghapus system autarki local warisan jepang kemudian menggantinya dengan system sentralisasi.

3. kondisi social budaya setelah kemerdekaan.

sesudah proklamasi kemerdekaan, terjadi perubahan dalam kehidupan social budaya masyarakat Indonesia.semula rakyat Indonesia adalah masyarakat colonial dengan diskriminasi ras sebagai ciri pokoknya. kemerdekaan telah berhasil menghapus segala bentuk diskriminasi terhadap seluruh warga Negara Indonesia. pemerintah RI menghapus semua perbedaan berdasarkan ras (warna kulit) , keturunan, agama  dan kepercayaan yang  dianut oleh warga Negaranya.

KEBIJAKAN JEPANG DALAM BIDANG PEMERINTAHAN,PENDIDIKAN DAN BEBERAPA KEBIJAKAN LAINNYA DI INDONESIA MERIAL ULFA/SI 4/B Serangan tiba-tiba angkatan udara Jepang terhadap Pearl Harbour pada tanggal 8 Desember 1941 menyebabkan meluasnya perang dunia II sampai ke Asia Timur Raya atau pasifik,yang pada waktu itu Jepang sedang berperang melawan sekutu termasuk Belanda (1).Dengan adanya perang dunia II memberikan akibat bagi rakyat Indonesia,dimana dampak positifnya yaitu imperialisme Belanda di Indonesia berakhir,dan lepas sudah penderitaan Indonesia dari penjajahan Belanda.Sedangkan dampak negatifnya,bangsa Indonesia memasuki penderitaan baru yaitu cengkraman penjajahan Jepang.(2).Sebelum saya membahas tentang kebijakan Jepang di Indonesia,saya akan membahas sedikit tentang proses masuknya Jepang ke Indonesia. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia disambut dengan baik serta gembira oleh rakyat Indonesia,karena Jepang berusaha menarik simpati rakyat dengan mengumandangkan propaganda yang menyebut dirinya sebagai saudara tua bagi Indonesia,dan kedatangan Jepang ke Indonesia adalah untuk membantu membebaskan rakyat Indonesia dari jajahan Belanda,dan mengusirnya,sekaligus menjanjikan kemerdekaan bagi Indonesia. Jepang pun memberitahukan kepada rakyat Indonesia bahwasanya Belanda merupakan musuh dari Jepang termasuk Inggris,dan Amerika Serikat.Sebab bagi pemerintah Jepang dalam masa perang itu hanya ada dua pihak yaitu kawan dan lawan. Sebagai saudara tua,kedatangannya di Indonesia harus dipandang sebagai pelindung dan pemimpin yang akan mendatangkan kemakmuran bersama di Asia Timur Raya(Jepang mengajak Indonesia bersama-sama dalam membentuk kemakmuran).Sehingganya strategi yang dipergunakan Jepang dapat meyakinkan rakyat.tokoh dan pemuda-pemuda Indonesia,sehingga tanpa curiga kehadiran Jepang diterima dengan tangan terbuka oleh bangsa Indonesia. Pemerintah Jepang memulai pendudukannya dengan memperlihatkan sikap yang cukup manis dan berbagai janji-janji,untuk lebih menarik simpati rakyat,dan ketika itu sebagian rakyat Indonesia diantaranya Kalimantan Timur ada yang percaya dan terpengaruh dengan propaganda Jepang terutama mahasiswa Samarinda yang sudah belajar di sebuah perguruan tinggi di Tokyo..Meskipun ada usaha di pihak lain yang memegang pemerintah Hindia Belanda(nama Indonesia masa itu) untuk melumpuhkan propaganda dan janji Jepang tersebut,tapi tidak berhasil.(3) Sesungguhnya setelah beberapa bulan pendudukan Jepang,contohnya di Kalimantan Timur tidak seorangpun yang mengetahui bahwa Jepang sudah menduduki Indonesia dalam perang sucinya,dan secara tidak langsung Jepang sudah menggantikan kedudukan Belanda di Indonesia atau Indonesia telah memasuki penjajahan baru.Disinilah Jepang memulai kebijakan,dengan mempergunakan kelicikannya yang mampu membuat rakyat Indonesia dikelabui. 1.Kebijakan Jepang di bidang Pemerintahan Memasuki Pemerintahan Indonesia secara pelan-pelan,pada awalnya rakyat masih di bolehkan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi disamping menggunakan bahasa Jepang,Bendera Merah Putih boleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru.Begitu juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan di samping lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo. Pengibaran sangsaka Merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia raya ini hanya pada awal pendudukan Jepang saja selama dua minggu berkuasa,mengikutkan rakyat dalam berbagai organisasi resmi pembentukan Jepang,menarik simpati umat Islam dengan mengizinkan organisasi Majlis Islam tetap berdiri,rakyat diharuskan menyerahkan besi tua,semua harta peninggalan Belanda,hasil perkebunan,ataupun paprik disita.(4) 2.Kebijakan di Bidang Pendidikan Pada awalnya menjelang kedatangan invansi militer Jepang masuk ke Indonesia,ada sebuah Sekolah Rakyat 3 tahun dan 6 tahun, yang diasuh oleh badan swasta yaitu suatu badan yang dibantu oleh gereja Dayak Evangelis khususnya di daerah Kalimantan.Sekolah yang diasuh oleh pihak swasta ini merupakan sekolah pada masa Belanda.Ketika Jepang masuk mereka menemukan sekolah swasta ini dan tetap berjalan dan guru-gurunya digaji secara natural oleh Jepang.Pemerintah Jepang mengambil alih semua sekolah tersebut. Kebijakan yang diterapkan pemerintah Jepang di bidang pendidikan adalah menghilangkan diskriminasi/perbedaan yang diterapkan Belanda. Pada pemerintahan Jepang, siapa saja boleh mengenyam/merasakan pendidikan. Rakyat dari lapisan manapun berhak untuk mengenyam pendidikan formal. Jepang pun juga menerapkan jenjang pendidikan formal seperti di negaranya yaitu: SD 6 tahun, SMP 3 tahun dan SMA 3 tahun.Dimana sistem ini masih diterapkan oleh pemerintah Indonesia sampai saat ini.Pelajaran utamanya yang paling intensif sekali diajarkan kepada anak-anak sekolah adalah setiap pagi sebelum memasuki kelas selalu diadakan upacara bendera megibarkan bendera Jepang dan penghormatan kearah matahari terbit.Setelah upacara selesai disambung dengan gerak badan yang disebut dengan Taiso. Disamping Taiso juga diharuskan bagi semua siswa melaksanakan lari berbaris sepanjang kampung yang pada waktu itu disebut Jajiasi.kemudian pelajaran berupa adu kekuatan juga diberikan seperti Sumo,yakini jenis permainan dorong menorong dengan tangan yang dibatasi oleh suatu lingkaran.Wibawa guru-guru pada masa pemerintahan Jepang di Indonesia memang sangat dijaga,karena setiap siswa yang bertemu dengan guru harus hormat,pemerintahan Jepang memberikan ancaman kepada siswa yang tidak hormat dan berkebijakan untuk membuat siswa tunduk. Dalam acara penaikan bendera Jepang semua siswa menyanyikan lagu kebangsaan Jepang yaitu Kimigayo.Satu hal yang melemahkan dari aspek pendidikan adalah sistem pengajaran dan kurikulum disesuaikan untuk kepentingan perang. Siswa memiliki kewajiban mengikuti latihan dasar kemiliteran dan mampu menghapal lagu kebangsaan Jepang. Begitu pula dengan para gurunya, diwajibkan untuk menggunakan bahasa Jepang dan Indonesia sebagai pengantar di sekolah menggantikan bahasa Belanda. Untuk itu para guru wajib mengikuti kursus bahasa Jepang yang diadakan.Kebijakan lain yang diterapkan Jepang yaitu para siswa termasuk guru-gurunya harus upacara dan menunduk kearah matahari terbit dengan cara rukuk atau (membungkuk)yang disebut upacara Seikeire. Apabila bendera sedang dinaikkan tidak seorangpun boleh berjalan melaikan harus berhenti menghadap kebendera dan memberi hormat.Disamping diharuskan hormat kepada guru(sensei),maka setiap orangtua haru dihormati pula termasuk kepala kampung yang pada waktu itu dinamakan Sonco. Usaha Jepang dalam menjepangkan rakyat Indonesia termasuk juga para siswa dilihat dengan adanya pelajaran bahasa Jepang meskipun dalam bentuk stensilan yang khusus disusun untuk mempelajari bahasa Jepang.Buku stensilan tersebut bernama Langkah pertama dan langkah kedua.Disamping mempelajari bahasa Jepang diajarkan pula huruf abjad Jepang.Sejak kelas satu mulai di perkenalkan huruf Jepang dari abjad Katagana,selanjutnya untuk kelas-kelas tinggi diajarkan abjad Hiragana dan kemudian abjad Kanji. Dengan demikian,secara sistematis sekali pendudukan militer Jepang itu ingin menjepangkan anak-anak Indonesia mulai dengan bahasa hurufnya Sekolah Rakyat.Untuk keperluan menulis para siswa memakai batu tulis berwarna hitam.Untuk menanamkan semangat patriotisme dihati rakyar dalam hal menyanjung Perang Asia Timur Raya,pemerintah Jepang menciptakan lagu khusus tentang keberanian seorang Heiho yang diberinya judul Amat Heiho,ceritanya menyerang sekutu sampai harus rela tewas demi kejayaan negara Jepang. Sekolah Rakyat 3 tahun pada waktu itu diberi nama Futu Gakko sedangkan Sekolah rakyat 6 tahun diberi nama Ku Gakko.Sekolah-sekolah baru tidak ada didirikan olh pemerintahan Jepang tapi hanya meneruskan sekolah-sekolah swasta saja.Selain itu bagi para siswa yang ingin melanjutka pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi,maka diberi kesempatan yang bernama Sihan Gakko. Hal ini dapat dipahami,pendidikan yang diberikan Jepang pada rakyat pribumi semata-semata hanya untuk kepentingan Jepang,tanpa memikirkan kemajuan pendidikan rakyat pribumi,karena melalui pendidikan,pemerintahan Jepang mulai memasukkan rasa simpati kepada rakyat,terutama dalam mengenyam pendidikan,yang di zaman belanda untuk masuk Sekolah rakyat saja sangat susah,hanya orang tertentu saja yang diperbolehkan untuk sekolah.Sedangkan Jepang sebaliknya,namun tujuan sebenarnya untuk menjepangkan rakyat Indonesia dan rasa kecintaan kepada Jepang.[5] 3.Kebijakan dibidang Politik Pada masa pendudukan Jepang,semua partai politik rakyat pribumi dibubarkan dan dihapuskan,surat kabar dihentikan keberadaannya serta dilarang untuk menerbitkannya dan harus digantikan dengan koran Jepang-Indonesia.Pemerintah Jepang melarang rakyat pribumi untuk menghentikan semua bentuk perkumpulan,dan Jepang akan mengendalikan seluruh organisasi nasional,dan dalam bidang politik pemerintahan, Jepang juga membentuk 8 bagian pada pemerintah pusat dan bertanggung jawab pengelolaan ekonomi pada syu (karesidenan). Dalam susunan pemerintah daerah di Jawa terdiri atas Syu (Karesidenan yang dipimpin oleh Syucho, Si (Kotamadya) dipimpin oleh Sicho, Ken (Kabupaten) sipimpin oleh Kencho, Gun (Kewedanan) dipimpin oleh Guncho, Son (Kecamatan) dipimpin oleh Soncho, dan Ku (Desa/Kelurahan) dipimpin oleh Kuncho.Pada masa pendudukan Jepang terjadilah perubahan di bidang politik pemerintahan yakni adanya perubahan yang mendasar dalam sistem hukum. Dengan diberlakukannya pemerintahan militer sementara waktu dan jabatan Gubernur Jenderal dihapuskan diganti oleh tentara Jepang. 4.Kebijakan Jepang membentuk berbagai Organisasi sekaligus kebijakan dibidang Militer Masa pendudukan Jepang partai politik dibubarkan dan dibentuk perkumpulan atau organisasi yaitu: a) Gerakan 3A,dengan isinya:Nippon cahaya Asia,Nippon pelindung Asia,Nippon pemimpin Asia.Yang dipimpin oleh Syamsuddin.Tujuannya didirikan untuk menanamkan kepercayaan kepada rakyat bahwa Jepang adalah pembela Indonesia. b) MIAI (Majlis Islam A'la Indonsia).Organisasi ini masih tetap berjalan karena masih diperbolehkan Jepang karena tidak termasuk kedalam partai politik.Pemimpinnya KH.Masmansyur, c) PUTRA (Pusat tenaga rakyat) dibentuk pada 1 Maret 1943,yang dipimpin oleh empat serangkai yaitu:Ir.Soekarno,Moh.Hatta,KH.Dewantara dan KH.Masmansyur. Tujuannya dibentuk untuk memberikan pembelaan kepada Jepang. Tetapi bagi tokoh-tokoh Indonesia justru untuk membina kader-kader bangsa dan menggembleng mental rakyat agar mampu berjuang menuju kemerdekaan. d) Badan Pertimbangan Pusat (Chuo Sang In) Chuo Sang In dibentuk pada tanggal 5 September 1943 atas anjuran Perdana Menteri Jenderal Hideki Tojo. Ketuanya adalah Ir. Soekarno sedangkan wakilnya adalah R.M.A.A Koesoemo Oetojo dan dr. Boentaran Martoatmojo. Tugas badan ini adalah memberi masukan dan pertimbangan kepada pemerintah Jepang dalam mengambil keputusan. e) Peta Kemudian, untuk mempertahankan tanah air Indonesia, pada tanggal 3 Oktober 1943 Jepang membentuk barisan sukarela yang disebut Pembela Tanah Air yang disingkat PETA. Peta ini terdiri dari pemuda-pemuda Indonesia yang dilatih sebagai prajurit di bawah pengawasan opsir-opsir Jepang.Namun kemudian Peta inilah yang kemudian menjadi inti dari Tentara Nasional Indonesia pada zaman Revolusi Kemerdekaan. Dengan adanya Peta ini, diharapkan rakyat Indonesia dapat mempertahankan wilayahnya sendiri, apabila sewaktu-waktu Jepang meninggalkan negeri ini. Itulah sebabnya, maka disetiap kabupaten dibentuk Peta. Nama Peta untuk tingkat kabupaten disebut Daidan, dan dikepalai oleh seorang Daidanco. f) Jawa Hokokai(Gerakan kebaktian Jawa).Dibentuk pada tahun 1944.Organisasi ini dibentuk karena semakin memanasnya perang Asia Pasifik dan memiliki tiga dasar yaitu:mengorbankan diri,mempertebal persaudaran dan melaksanakan tugas untuk Jepang. 5.Kebijakan Jepang dibidang Militer Pengerahan pemuda Jepang menyadari perlunya bantuan penduduk setempat dalam rangka mempertahankan kedudukannya di kawasan Asia. Pada bulan April 1943, pemerintah militer Jepang secara intensif mulai mengorganisir barisan pemuda. Barisan pemuda ini berciri semi militer maupun militer. Tujuan Jepang adalah untuk mendidik dan melatih para pemuda agar mampu mempertahankan tanah air Indonesia dari serangan pasukan Sekutu. Berbagai barisan pemuda yang berbentuk semi militer, antara lain Seinendan, Fujinkai, dan Keibodan. Berikut ini wajib militer yang dibentuk untuk membantu Jepang menghadapi Sekutu. a) Seinendan (Barisan pemuda) sejarah mencatat pembentukannya ada yg bulan maret dan ada juga yang mengatakan bulan April 1943,dengan anggota para pemuda yang berusia 14-25 tahun. b) Keibodan (Barisan pembantu polisi/ pejuang kewaspadaan),dibentuk pada 29 April 1943.Dengan anggotanya yang berumur 25-30 tahun. c) Fujingkai (Barisan wanita) dibentuk pada bulan Agustus 1943.yang berusia 15 tahun keatas d) Gakotai (barisan pelajar) e) Heiho (Pasukan pembantu) sebagai bagian dari AD dan AL Jepang,dibentuk bulan April 1943,yang berusia 18-25 tahun f) Peta (Pembela tanah air) g) Jawa Hokokai (Kebaktian rakyat Jawa).Harus berbakti kepada Jepang.Jepang menancapkan kebijakannya dan bermaksud memanfaatkan rakyat Indonesia untuk kepentingannya, h) Barisan Pelopor Pada tahun 1944,Jepang semakin terdesaknya dalam perang Pasifik.Satu demi satu daerah pendudukannya jatuh ke tangan pihak sekutu.Untuk meningkatkan kesiapsiagaan rakyat Indonesia, pada tanggal 14 September 1944 dibentuklah Barisan Pelopor, sebagai bagian dari Jawa Hokokai.Barisan pelopor ini merupakan organisasi pemuda pertama di masa penjajahan Jepang yang dibimbing langsung oleh kaum nasionalis Indonesia. Pimpinan organisasi dipegang oleh Ir. Soekrno dibantu oleh R.P. Suroso, Oto Iskandardinata dan Buntaran Martoatmojo.(6). 6.Kebijakan Jepang dibidang Agama. Kebijakan Jepang terlihat ketika memasuki Indonesia dengan janji-janji yang membuat rakyat Indoneisa begitu yakin atas tindakan-tindakannya,yang sama sekali membuat rakyat tidak pernah mengira Indonesia akan menjadi jajahannya,seperti yang saya kemukakan diatas.Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yg dominan beragama Islam,dan bisa kita lihat dari Sabang sampai Merauke.Awal masuknya Jepang ke Indonesia,sebagai contoh Jepang juga pernah masuk ke Aceh yang merupakan pusat dari agama Islam.Awal pendudukan Jepang diIndonesia khususnya Aceh ini, memberikan harapan kebahagiaan rakyat Aceh yang akan menghormati agama Islam. Namun pada kenyataannya,setelah Jepang berhasil menduduki Indonesia semua janji yang diucapkan di ingkarinya dan mulai bersikap keras.Harapan rakyat terhadap Jepang yang semula bersemi mulai sirna.Tidak ada lagi harapan bahwa Jepang akan menjadi pembela rakyat dan pelindung agama Islam.Karena Jepang sendiri beragama Sinto,yang memperbolehkan memakan babi,sementara dalam ajaran Islam sangat dilarang.Selain itu,Jepang juga menginstruksikan seluruh rakyat harus menunduk kearah matahari terbit yang disebutnya upacara Seikeire,sebagai tanda hormat kepada kekaisaran Jepan,dimana itu juga bertentangan dengan ajaran Islam sendiri. 7.Kebikan bidang Sosial-Budaya Kebijakan disini dapat kita lihat melalui penyerahan hasil panen berupa padi rakyat secara paksa,penyerahan ini tentulah menyengsarakan rakyat.Disebabkan keinginan Jepang bukan sekedar permintaan tapi merupakan tuntutan yang harus dipenuhi masyarakat.Begitulah kekajaman Jepang.Akibatnya banyak yang menderita kelaparan,rakyat menderita kemiskinan,menurunnya kesehatan masyarakat,keadaan sosial semakin memburuk,dalam hal pakaian,rakyat terpaksa memakai baju dari goni,sehingga banyak berjangkit penyakit kulit,serta angka kematian semakin meningkat. 8..Kebijakan dibidang Ekonomi. Jepang menggunakan cara untuk dapat memenuhi kebutuhan perang dan industrinya,dengan eksploitasi terhadap sumber daya alam Indonesia.Hal ini berupa ekploitasi bidang hasil pertanian,perkebunan,hutan,bahan tambang dll.Hasil kurasan nya ini hanya untuk keuntungan dan kepentingan Jepang sendiri tanpa memperhatikan kesejahteraan rakyat.Dampaknya dari ekpokitasi besar-besaran ini merugikan bangsa Indonesia dan kesengsaraan berupa kekurangan sandang,pangan.Rakyat harus terus menjalani hidupnya dalam serba kekurangan,dan parah lagi bahan makanan dibawa Jepang untuk para prajuritnya,sementara rakyat Indonesia mati kelaparan. Pemerintah Jepang pun mengawasi kegiatan perekonomian pada sisa-sisa barang perdagangan,sekaligus memonopoli. Mengawasi perkebunan,dan setiap hasilnya harus diserahkan kepada Jepang.Jadi konsekuensinya SDA dan masyarakatnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan perang.Sehingga rakyat Indonesia mengalami kelemahan fisik,dan kekurangan material. Selain memeras hasil bumi Jepang juga mengerahkan tenaga rakyat,yang dilatarbelakangi oleh terdesaknya Jepang dalam perang dunia ke II melawan tentara sekutu,dan Jepang sudah pasti memerlukan banyak sarana dan prasarana untuk itu.Maka dipergunakanlah tenaga manusia untuk melakukan kerja paksa(tanpa dibayar)yang kita kenal dengan sebutan Romusha.Romusha merupakan kerja paksa yang dikerahkan Jepang dengan tujuan untuk membangun sarana dan prasarana kepentingan Jepang,serta objek-objek vitalnya,seperti: Membangun jalan,lapangan terbang,goa-goa untuk tempat persembunyian,benteng-benteng,kubu pertahanan dan rel kereta api.Selain itu rakyat Indonesia juga diperintahkan untuk membangun jalan raya,sejauh 70 Km bahkan lebih dari 150 Km.Untuk memperoleh tenaga kasar dalam romusha ini dikumpulkan lah kaum-kaum pria di desa-desa tanpa diketahui darimana mereka harus dipekerjakannya.Banyak juga rakyat dipulau Jawa dikirim keluar Jawa yaitu ke Aceh,Maluku,Sulawesi bahkan ke luar negeri seperti ke Malaysia,Myanmar,dan Muang Thai Semua pekerjaan ini menelan korban jiwa yang tidak sedikit,korban yang gugur pun lebih banyak karena selain diserang wabah busung lapar dan terjangkit penyakit malaria.(7

PERGERAKAN NASIONAL-SEJARAH INDONESIA

Kata “Pergerakan Nasional“ memiliki suatu pengertian yang khas yakni merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh organisasi secara modern ke arah perbaikan hajat hidup bangsa Indonesia yang disebabkan rasa ketidakpuasan terhadap keadaan masyarakat yang ada. Dengan demikian istilah ini mengandung arti yang sangat luas. Gerakan yang mereka jalankan memang tidak hanya terbatas untuk memperbaiki taraf hidup bangsa tetapi juga meliputi gerakan di berbagai sektor, seperti: sosial, ekonomi, pendidikan,  keagamaan, kebudayaan, wanita, pemuda dan lain-lain.

Istilah “nasional” berarti bahwa pergerakan-pergerakan tersebut mempunyai cita-cita nasional untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsanya yang masih terjajah. Disamping itu, sifat pergerakan pada masa ini lebih bersifat nasional bila dibanding dengan sifat pergerakan sebelumnya yang bercorak kedaerahan.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pergerakan nasional, antara lain adalah :

a. Faktor yang berasal dari luar negeri (eksternal), antara lain: pada waktu itu pada umumnya bangsa-bangsa di Asia sedang menghadapi imperialisme Barat. Hal inilah yang mendorong bangkitnya nasionalisme Asia. Selain itu kemenangan Jepang dalam perang melawan Rusia tahun 1905 juga membuktikan bahwa ternyata Bangsa Timur dapat juga mengalahkan Bangsa Barat. Disamping adanya gerakan Turki Muda yang bertujuan mencari perbaikan nasib.

b. Faktor yang berasal dari dalam negeri (internal), yaitu adanya rasa tidak puas, penderitaan, rasa kesedihan dan kesengsaraan dari bangsa Indonesia terhadap penjajahan dan penindasan kolonial. Ketidakpuasan itu sebenarnya sudah lama mereka ungkapkan melalui perlawanan bersenjata melawan Belanda di berbagi daerah, antara lain: perlawanan yang dipimpin oleh Pattimura, Teuku Umar, Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro dll. Namun perlawanan-perlawanan itu menemui kegagalan karena di antara mereka masih belum ada rasa persatuan nasional. Kegagalan demi kegagalan inilah yang menyadarkan para pemimpin bangsa atau dalam hal ini kaum pergerakan nasional untuk merubah taktik dan strategi perjuangan melawan penjajah dalam mewujudkan cita-cita mereka, yaitu mencapai “Indonesia Merdeka” dengan mendirikan organisasi-organisasi modern.

MASA AWAL

Masa awal ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi modern antara lain adalah :

a. Budi Utomo (BU, 20 Mei 1908)

Gagasan pertama pembentukan Budi Utomo berasal dari dr. Wahidin Sudirohusodo, seorang dokter Jawa dari Surakarta. Ia menginginkan adanya tenaga-tenaga muda yang terdidik secara Barat, namun pada umumnya pemuda-pemuda tersebut tidak sanggup membiayai dirinya sendiri. Sehubungan dengan itu perlu dikumpulkan beasiswa (study fond) untuk membiayai mereka.

Pada tahun 1908 dr. Wahidin bertemu dengan Sutomo, pelajar Stovia. Dokter Wahidin mengemukakan gagasannya pada pelajar-pelajar Stovia dan para pelajar tersebut menyambutnya dengan baik. Secara kebetulan para pelajar Stovia juga memerlukan adanya suatu wadah yang dapat menampung kegiatan dan kehidupan budaya mereka pada umumnya. Sehubungan dengan itu pada tanggal 20 Mei 1908 diadakan rapat di satu kelas di Stovia. Rapat tersebut berhasil membentuk sebuah organisasi bernama Budi Utomo dengan Sutomo ditunjuk sebagai ketuanya.

Modul Sejjarah Indonesia DUD Tk.. I

8

Pasti Lulus!!

Pada awalnya tujuan Budi Utomo adalah menjamin kemajuan kehidupan sebagai bangsa yang terhormat. Kemajuan ini dapat dicapai dengan mengusahakan perbaikan pendidikan, pengajaran, kebudayaan, pertanian, peternakan, dan perdagangan. Namun sejalan dengan berkembangnya waktu tujuan dan kegiatan Budi Utomo pun mengalami perkembangan.

Pada tahun 1914 Budi Utomo mengusulkan dibentuknya Komite Pertahanan Hindia (Comite Indie Weerbaar). Budi Utomo menganggap perlunya milisi bumiputra untuk mempertahankan Indonesia dari serangan luar akibat Perang Dunia Pertama (PD I, 1914 – 1918). Namun, usulan itu tidak dikabulkan dan justru pemerintah Belanda lebih mengutamakan pembentukan Dewan Rakyat Hindia (Volksraad). Selanjutnya ketika Volksraad (Dewan Rakyat) didirikan, Budi Utomo aktif dalam lembaga tersebut. Pada tahun 1932 pemahaman kebangsaan Budi Utomo makin berkembang maka pada tahun itu pula mereka mencantumkan cita-cita Indonesia merdeka dalam tujuan organisasi.

b. Serikat Islam (SI, Agustus 1911)

Berbeda dengan Budi Utomo yang mula-mula hanya mengangkat derajat para priyayi khususnya di Jawa, maka organisasi Serikat Islam mempunyai sasaran anggotanya yang mencakup seluruh rakyat jelata yang tersebar di seluruh pelosok tanah air. Pada tahun 1909 R.M. Tirtoadisuryo mendirikan perseroan dalam bentuk koperasi bernama Sarekat Dagang Islam (SDI). Perseroan dagang ini bertujuan untuk menghilangkan monopoli pedagang Cina yang menjual bahan dan obat untuk membatik. Persaingan pedagang batik Bumiputra melalui SDI dengan pedagang Cina juga nampak di Surakarta. Oleh karena itu Tirtoadisuryo mendorong seorang pedagang batik yang berhasil di Surakarta, Haji Samanhudi untuk mendirikan Serikat Dagang Islam. Setahun setelah berdiri, Serikat Dagang Islam tumbuh dengan cepat menjadi organisasi raksasa. Sekitar akhir bulan Agustus 1911, nama Serikat Dagang Islam diganti menjadi Serikat Islam (SI). Hal ini dilakukan karena adanya perubahan dasar perkumpulan, yaitu mencapai kemajuan rakyat yang nyata dengan jalan persaudaraan, persatuan dan tolong-menolong di antara kaum muslimin. Anggota SI segera meluas ke seluruh Jawa, Sumatra, Kalimantan dan Sulawesi. Sebagian besar anggotanya adalah rakyat jelata. Serikat Islam ini dapat membaca keinginan rakyat, dengan membantu perbaikan upah kerja, sewa tanah dan perbaikan sosial kaum tani. Perkembangan

Modul Sejjarah Indonesia DUD Tk.. I

9

Pasti Lulus!!

yang cepat ini terlihat pada tahun 1917 dengan jumlah anggota mencapai 450.000 orang yang tersebar pada 84 cabang.

Meningkatnya anggota Serikat Islam secepat ini, membuat pemerintah Hindia Belanda menaruh curiga. Gubernur Jenderal Idenburg berusaha menghambat pertumbuhannya. Kebijakan yang diambil antara lain dengan cuma memberikan izin sebagai badan hukum pada tingkat lokal. Sebaliknya pada tingkat pusat tidak diberikan izin sebab dianggap membahayakan, jumlah anggota yang terlalu besar diperkirakan akan dapat melawan pemerintah.

Dalam kongres tahunannya pada tahun 1916, H.O.S Cokroaminoto mengusulkan kepada pemerintah untuk membentuk Komite Pertahanan Hindia. Hal itu menunjukkan bahwa kesadaran politik bangsa Indonesia mulai meningkat. Dalam kongres itu diputuskan pula adanya satu bangsa yang menyatukan seluruh bangsa Indonesia.

Sementara itu orang-orang sosialis yang tergabung dalam de Indische Sociaal Democratische Vereeniging (ISDV) seperti Semaun, Darsono, dan lain-lain mencoba mempengaruhi SI. Sejak itu SI mulai bergeser ke kiri (sosialis). Melihat perkembangan SI itu, pimpinan SI yang lain kemudian menjalankan disiplin partai melalui kongres SI bulan Oktober 1921 di Surabaya. Selanjutnya SI pecah menjadi SI “putih” di bawah Cokroaminoto dan SI “merah” di bawah Semaun dan Darsono. Dalam Perkembangan SI “merah” ini bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang telah berdiri sejak 23 Mei 1920.

Dalam kongres Serikat Islam di Madiun pada tahun 1923 nama Serikat Islam diganti menjadi Partai Serikat Islam (PSI). Partai ini bersifat nonkooperasi yaitu tidak mau bekerjasama dengan pemerintah tetapi menginginkan adanya wakil dalam Dewan Rakyat (Volksraad).

c. Muhammadiyah (18 November 1912)

Pada tanggal 18 November 1912 Muhammadiyah didirikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Organisasi Muhammadiyah bergerak di bidang pendidikan, sosial dan budaya. Muhammadiyah bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam dalam pelaksanaan hidup sehari-hari agar sesuai dengan Al-Qur‟an dan Hadits. Muhammadiyah berusaha memberantas semus jenis perbuatan yang tidak sesuai dengan al-Qur‟an dan hadits. Di samping itu, Muhammadiyah juga giat

Modul Sejjarah Indonesia DUD Tk.. I

10

Pasti Lulus!!

memerangi penyakit TBC (Taklid, Bid’ah dan Churafat) yang menghinggapi masyarakat khususnya di Jawa.

Praktik Churafat atau lebih dikenal dengan praktik-praktik amalan ibadah yang salah menurut Islam, karena mendekati takhayul, perilaku syirik (menyekutukan Tuhan) yang banyak terjadi di lingkungan Kerajaan Mataram Yogyakarta dan sekitarnya seperti: percaya kepada kekuatan keris, tombak, peristiwa gerhana bulan dianggap sebagai Buta Ijo sedang memakan bulan, dan bahkan ada yang percaya kepada Nyi Roro Kidul. Hal itu barangkali alasan yang dapat menjawab pertanyaan mengapa Muhammadiyah lahir di kota Yogyakarta.

Untuk mencapai tujuannya Muhammadiyah melakukan berbagai usaha seperti: mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan rumah sakit, mendirikan panti asuhan, mendirikan rumah anak yatim piatu dan lain-lain.

Di bidang pendidikan Muhammadiyah mendirikan dan mengelola sekolah-sekolah dari tingkat Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi. Di sekolah-sekolah Muhammadiyah selain diajarkan agama juga diajarkan pelajaran umum yang mengacu pada kaidah-kaidah modern. Pendidikan mengenal sistem kurikulum kelas atau tingkatan, sebagaimana dilakukan sekolah model Barat.

Dalam perkumpulan Muhammadiyah terdapat bagian wanita yang disebut Aisyiah, bagian khusus anak gadis disebut Nasyiatul Aisiyah, dan kepanduan yang disebut, Hizbul Wathan.

d. Indische Partij (IP, 1912 )

Organisasi yang sejak berdirinya sudah bersikap radikal adalah Indische Partij. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 25 Desember 1912 di kalangan orang-orang Indo di Indonesia yang dipimpin oleh Ernest Francois Eugene Douwes Dekker (dr. Danudirja Setiabudi). Cita-citanya adalah agar orang-orang yang menetap di Hindia Belanda (Indonesia) dapat duduk dalam pemerintahan. Adapun semboyan IP adalah Indie Voor de Indier (Hindia bagi orang-orang yang berdiam di Hindia).

Dalam menjalankan propagandanya ke Jawa Tengah, E.F.E Douwes Dekker bertemu dengan Cipto Mangunkusumo yang telah meninggalkan Budi Utomo. Cipto Mangunkusumo terkenal dalam Budi Utomo dengan pandangan-pandangannya yang radikal, segera terpikat pada ide Douwes Dekker. Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara) dan Abdul Muis yang berada di Bandung juga tertarik pada ide Douwes Dekker tersebut. Dengan dukungan tokoh-tokoh tersebut, Indische Partij

Modul Sejjarah Indonesia DUD Tk.. I

11

Pasti Lulus!!

berkembang menjadi 30 cabang dengan 7.300 orang anggota, sebagian besar terdiri atas orang-orang Indo-Belanda.

Indische Partij berjasa memunculkan konsep Indie voor de Indier yang sesungguhnya lebih luas dari konsep “Jawa Raya” dari Budi Utomo. Dibandingkan dengan Budi Utomo, Indische Partij telah mencakup suku-suku bangsa lain di nusantara. Budi utomo dalam perkembangannya terpengaruh juga oleh cita-cita nasionalisme yang lebih luas. Hal ini dialami juga oleh organisasi-organisasi lain yang keanggotaannya terdiri atas suku-suku bangsa tertentu, seperti Serikat Ambon, Serikat Minahasa, Kaum Betawi, Partai Tionghoa Indonesia, Serikat Selebes, dan Partai Arab-Indonesia. Cita-cita persatuan ini kemudian berkembang menjadi nasionalisme yang kokoh, hal ini menjadi pokok.

Masa akhir Indische Partij terjadi setelah Suwardi Suryaningrat dan Cipto Mangunkusumo ditangkap. Pemerintah Belanda menganggap Indische Partij mengganggu serta mengancam ketertiban umum. Oleh karena itu, para pemimpinnya ditangkap dan dibuang. dr. E.F.E. Douwes Dekker atau dr. Danudirja Setiabudi dibuang ke Kupang (NTT), dr. Cipto Mangunkusumo dibuang ke Bandanaira di Kepulauan Maluku, dan Raden Mas Suwardi Suryaningrat dibuang ke Pulau Bangka. Akhirnya kedua tokoh tersebut meminta dibuang ke negeri Belanda. Demikian juga Douwes Dekker dibuang ke Belanda dari tahun 1913 sampai dengan 1918.

Pada saat pemerintah Hindia Belanda merayakan 100 tahun kemerdekaan negeri Belanda dari Belgia, tokoh yang disebut terakhir ini juga menulis sebuah artikel berjudul “Als Ik de Netherlander was” (seandainya aku seorang Belanda) yang berisikan kritikan pedas terhadap pemerintah. Kelak karena permohonan ketiga tokoh itu sendiri, akhirnya mereka dibuang ke negeri Belanda.

2.1.2. MASA RADIKAL

Masa radikal diartikan sebagai suatu masa yang memunculkan organisasi-organisasi politik yang kemudian dinamakan “partai”. Beberapa partai yang dimaksud antara lain: PKI (1920), PNI (1927) dan Partindo (1931). Pada umumnya organisasi-organisasi ini tidak mau bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dalam mewujudkan cita-cita organisasinya. Mereka dengan tegas menyebutkan tujuannya untuk mencapai Indonesia Merdeka. Organisasi-organisasi atau partai ini sudah bergerak dalam bidang politik, khususnya

Modul Sejjarah Indonesia DUD Tk.. I

12

menentang keputusan pemerintah Belanda. Masa radikal ini juga diwarnai pengaruh Marxisme dan komunisme.

Pada tahun 1908 di negeri Belanda berdiri sebuah organisasi yang bernama Indische Vereeniging. Organisasi ini didirikan oleh pelajar-pelajar dari Indonesia. Pada mulanya hanya bersifat sosial yaitu untuk memajukan kepentingan-kepentingan bersama para pelajar tersebut. Namun sejalan dengan berkembangnya perasaan anti kolonialisme dan imperialisme setelah berakhirnya Perang Dunia I, organisasi ini juga menginginkan adanya hak bagi bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Sehubungan dengan itu Indische Vereeniging berganti nama menjadi Indonesische Vereeniging (Perhimpunan Indonesia) dan bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia.

Sejalan dengan itu majalah Perhimpunan Indonesia yang semula bernama “Hindia Putra” juga berganti nama menjadi “Indonesia Merdeka”. Para anggota PI berusaha mengadakan propaganda kemerdekaan Indenesia. Di samping itu mereka mengadakan hubungan dengan gerakan-gerakan nasional di berbagai negara di dunia. Antara lain dengan Liga Penentang Tindasan Penjajah, Internasionale Komunis dan ikut serta pada kongres-kongres internasional yang bersifat humanistis.

Dalam perjalanannya pada tanggal 10 – 15 Februari 1927 Liga Penentang Tindakan Penjajahan menggelar Kongres Internasional pertama di Brussel. Tujuan kongres ini yaitu menentang imperialisme di dunia dan tindakan penjajahan. Dalan kongres Brussel itu hadir wakil-wakil pergerakan kebangsaan berbagai negara terjajah di dunia termasuk Indonesia dihadiri oleh Mohammad Hatta, Nazir Pamuntjak, Gatot Mangkupraja, Achmad Soebardjo dan Semaun.

Adapun hasil-hasil yang diputuskan dalam Kongres Brussel adalah:

1). Memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada Pergerakan Kemerdekaan Indonesia dan menyokong pergerakan itu secara terus menerus dengan segala daya upaya apa pun juga;

2). Menuntut dengan keras kepada Pemerintah Belanda agar pergerakan Rakyat Indonesia diberi kebebasan bergerak, menghapus keputusan-keputusan hukuman mati dan pembuangan, serta menuntut adanya pembebasan tahanan politik bagi kaum pergerakan.

Dengan lahirnya keputusan-keputusan yang memberikan dukungan kepada kaum pergerakan maka Perhimpunan Indonesia segera menjadi anggota Liga

Modul Sejjarah Indonesia DUD Tk.. I

13

Pasti Lulus!!

Tindakan Anti Penjajahan. Tujuannya adalah agar kaum pergerakan mendapat perhatian Internasional serta para pemuda Indonesia bisa berkenalan dengan para tokoh pergerakan bangsa-bangsa lain. Di samping itu juga untuk menanamkan rasa senasib atau rasa solidaritas dengan bangsa-bangsa terjajah lainnya seperti: tokoh-tokoh nasional dari India, Indo Cina, Filipina, Mesir serta tokoh-tokoh pergerakan negara-negara di Pasifik.

Tindakan Perhimpunan Indonesia (PI) itu membuat Pemerintah Kolonial Belanda bertindak tegas. Empat anggota pengurus Perhimpunan Indonesia yaitu Mohammad Hatta, Nazir Pamuntjak, Abdul Madjid, dan Ali Sastroamidjojo ditangkap. Mereka dihadapkan pada sidang pengadilan Maret 1928. Dalam kesempatan tersebut, Mohammad Hatta mengajukan pidato pembelaan yang berjudul “Indonesia Vry” . Pemerintah kolonial Belanda ternyata tidak berhasil membuktikan kesalahannya, sehingga merekapun dibebaskan. Kejadian ini merupakan peristiwa yang penting bagi perjalanan Pergerakan Nasional Indonesia. Penentangan yang dilakukan membuat PI semakin mendapat simpati dari rakyat sehingga PI semakin besar.

Semangat yang tinggi untuk mencapai cita-cita Indonesia merdeka juga nampak pada Partai Nasional Indonesia. Dalam anggaran dasarnya ditegaskan secara jelas yaitu mencapai kemerdekaan Indonesia. PNI berkeyakinan bahwa untuk membangun nasionalisme ada tiga syarat yang harus ditanamkan kepada rakyat yaitu Jiwa Nasional (nationaale geest), Niat/Tekad Nasional (nationaale wil), dan Tindakan Nasional (nationaale daad). Dengan cara ini Partai Nasional Indonesia berusaha dengan kekuatan rakyat sendiri, memperbaiki keadaan politik, ekonomi, dan budaya bangsa Indonesia.

Pemahaman terhadap ketiga unsur itu menjadikan masyarakat sadar akan kemelaratannya dalam alam penjajahan. Soekarno menjelaskan kepada rakyat bahwa masa lampau Indonesia adalah sangat gemilang. Manusia Indonesia menurut Soekarno (tokoh PNI) dimiskinkan oleh kolonial. Manusia Indonesia yang memiliki tanah untuk mencari nafkah, tetapi tetap miskin. Semangat marhaenisme dan nasionalisme yang ditiupkan oleh Bung Karno mendapat simpati kelompok-kelompok politik. Semangat marhaenisme dan nasonalisme itulah yang membuat partai-partai politik semakin terbangun persatuannya. Oleh sebab itu pada akhir tahun 1927 PNI mengadakan suatu rapat di Bandung yang antara lain dihadiri oleh wakil-wakil dari Partai Serikat Islam, Budi Utomo, Paguyuban Pasundan,

Modul Sejjarah Indonesia DUD Tk.. I

14

Pasti Lulus!!

Sumatranen Bond dan Kaum Betawi. Rapat yang dipimpin atau dipelopori Partai Nasional Indonesia (PNI) itu, pada tanggal 17 Desember 1927 sepakat membentuk suatu badan kerjasama yaitu Perhimpunan-Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI).

Lahirnya PPPKI mendapat respon dalam kongres PNI tahun 1928. Dalam kongres itu dikemukakan bahwa ada pertentangan tajam antara penjajah dan yang dijajah. Belanda, merupakan suatu kekuatan imperialisme yang mengeruk kekayaan bumi Indonesia. Itulah sebabnya tatanan-tatanan sosial, ekonomi dan politik Indonesia hancur lebur. Untuk mengatasi keadaan ini diperlukan perjuangan politik yaitu mencapai Indonesia merdeka.

Tidak dapat disangkal bahwa pada masa pergerakan nasional ini ada unsur-unsur Marxisme turut mempengaruhi sikap pergerakan nasional. Pemikiran itu disebarkan dalam rapat-rapat, kursus-kursus dan sekolah-sekolah serta organisasi-organisasi pemuda yang didirikan oleh PNI. Pers PNI yang terdiri dari surat-surat kabar Banteng Priangan (Bandung) dan Persatuan Indonesia (Jakarta) juga membantu penyebaran pandangan ini. Kegiatan PNI ini dengan pesat menarik perhatian massa. Jumlah anggota PNI pada tahun 1929 diperkirakan 10.000 orang, yang tersebar antara lain di Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang dan Makassar. Perkembangan PNI ini semakin mengkhawatirkan pemerintah Hindia Belanda. Dengan tuduhan akan melakukan pemberontakan, tokoh-tokoh PNI, Soekarno dkk ditangkap, kemudian diajukan ke pengadilan pada 18 Agustus 1930.

Dalam pengadilan tersebut, Soekarno mengajukan pidato pembelaannya yang berjudul “Indonesia Menggugat”. Tokoh-tokoh PNI tersebut kemudian dijatuhi hukuman penjara. Setelah tokoh-tokoh pimpinan PNI ditangkap, PNI kemudian dibubarkan. Selama Ir. Soekarno dipenjara, di dalam tubuh PNI mengalami pertentangan antara kelompok yang tidak setuju PNI dibubarkan yaitu PNI Merdeka yang kemudian mendirikan Pendidikan Nasional Indonesia atau PNI-Baru yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta. Sedangkan kelompok lainnya yang dipimpin Sartono yang lebih memilih PNI dibubarkan akhirnya mendirikan Partindo (Partai Indonesia). Setelah keluar dari penjara Ir. Soekarno dihadapkan kepada dua pilihan organisasi yang sama-sama berat di hatinya. Namun demikian, akhirnya Ir. Soekarno memilih masuk Partindo.

Nasionalisme juga berkembang di kalangan pemuda. Para pemuda yang telah mendirikan berbagai organisasi pemuda juga merasa perlu untuk menggalang persatuan. Semangat persatuan ini diwujudkan dalam kongres pemuda pertama di Jakarta pada bulan Mei 1926. Para pemuda menyadari bahwa nasonalisme perlu ditumbuhkan dari sifat kedaerahan yang sempit menuju terciptanya kesatuan seluruh bangsa Indonesia. Namun kongres pertama ini belum membuahkan hasil seperti yang diharapkan.

PPI mengisnisiasi terselenggarakannya Kongres Pemuda II. Dalam Kongres Pemuda II yang diselenggrakan pada tanggal 27 – 28 Oktober 1928 berbagai organisasi pemuda seperti Sumatranen Bond, Jong Java, Jong  Pasundan, Sekar Rukun, Jong Selebes, Pemuda Kaum Betawi. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda peserta Kongres ini berusaha mempertegas kembali makna persatuan dan berhasil mencapai suatu kesepakatan yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Pemuda, yaitu:

 Pertama, Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia.

 Kedua, Kami Putra dan Putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indoensia.

 Ketiga, Kami Putra dan Putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia.

Dalam penutupan kongres itu pula untuk pertama kali dikumandangkan lagu Indonesia Raya dan Bendera Merah Putih dikibarkan untuk mengiringi lagu tersebut. Suasana haru yang sangat mendalam memenuhi hati para pemuda yang hadir saat itu. Sebagai tindak lanjut Sumpah Pemuda pada tanggal 31 Desember 1930 di Surakarta dibentuk organisasi Indonesia Muda, yang merupakan penyatuan dari berbagai organisasi pemuda, yaitu Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa, Jong Celebes, Sekar Rukun dan Pemuda Indonesia.

Hal itu membuat Pemerintah Belanda semakin serius mengawasi pergerakan politik bangsa Indonesia. Gubernur Jenderal De Jonge melakukan tekanan keras terhadap organisasi pergerakan nasional. Ia mempunyai hak luar biasa untuk menindak setiap gerakan nasional yang dianggap mengganggu ketentraman dan ketertiban. Partai politik dikenakan larangan rapat. surat kabar diberangus dan dibakar. Para pemimpinnya ditangkap dan dibuang. Tindakan pemerintah berupa penangkapan dan pembuangan para pemimpin politik inilah yang menyebabkan hubungan partai-partai politik dengan massa rakyat terputus. Pemimpin dan pengikut dipisahkan dari kegiatan politik. Polisi rahasia atau Politieke Inlichtingen Dienst (PID) selalu memata-matai setiap gerakan dan siap menindak.

MASA BERTAHAN

Pada tahap ini kaum pergerakan berusaha mencari jalan baru untuk melanjutkan perjuangan. Hal itu dilakukan karena adanya tindakan keras dari pemerintah. Mereka menggunakan taktik baru, yaitu dengan bekerja sama dengan pemerintah melalui parlemen. Partai politik mengirimkan wakil-wakilnya dalam Dewan Rakyat. Mereka mengambil jalan kooperatif, tetapi sifatnya sementara dan lebih sebagai taktik perjuangan saja.

Perjuangan moderat dan parlementer ini berlangsung dari tahun 1935 – 1942, pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal Tjarda van Starkenborgh Stachouwer (1936 – 1942). Hingga saat pemerintah Hindia Belanda ditaklukkan oleh Jepang, pemberian hak parlementer penuh oleh pemerintah Belanda kepada wakil-wakil rakyat Indonesia tidak pernah menjadi kenyataan.

Di antara partai-partai politik yang melakukan taktik kooperatif dengan pemerintah Hindia Belanda adalah Persatuan Bangsa Indonesia dan Partai Indonesia Raya. Kelompok Studi Indonesia di Surabaya menyarankan agar perbedaan antara gerakan yang berasas kooperasi dan non-kooperasi tidak perlu dibesar-besarkan. Hal yang lebih penting yaitu tujuan organisasi sama yakni memperjuangkan pembebasan rakyat dari penderitaan lewat kesejahteraan ekonomi, sosial budaya dan politik.

Untuk melaksanakan cita-cita kesejahteraan ekonomi maka Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) mendirikan bank, koperasi serta perkumpulan tani dan nelayan. Pemakarsanya adalah Dokter Sutomo, seorang pendiri Budi Utomo. Pada tahun 1932, anggota PBI yang berjumlah 2.500 orang dari 30 cabang menyelenggarakan kongres, kongres tersebut memutuskan bahwa PBI akan tetap menggalakkan koperasi, serikat kerja, dan pengajaran. Untuk mencapai tujuan itu maka tidak ada jalan lain yang dilakukan kecuali pendidikan rakyat diperhatikan dengan mengadakan kegiatan kepanduan .

Pada tahun 1935 terjadi penyatuan antara Budi Utomo dan PBI. Dalam sebuah partai yang disebut Partai Indonesia Raya (Parindra), Ketuanya adalah Dokter Sutomo. Organisasi-oraganisasi lain yang ikut bergabung dalam Parindra diantaranya: Serikat Sumatera, Serikat Celebes, Serikat Ambon, dan Kaum Betawi.

Modul Sejjarah Indonesia DUD Tk.. I

17

Pasti Lulus!!

Dengan bergabungnya berbagai organisasi membuat Parindra semakin kuat dan anggotanya tersebar di mana-mana. Jumlah anggotanya meningkat pesat. Pada tahun 1936 jumlah anggotanya berkisar 3.425 orang dari 37 cabang. Cita-cita Parindra pun semakin tegas yaitu mencapai Indonesia merdeka.

Dalam kongresnya tahun 1937, Wuryaningrat terpilih sebagai ketua dibantu oleh Mohammad Husni Thamrin, Sukardjo Wiryapranoto, Raden Panji Suroso, dan Susanto Tirtoprojo. Kerjasama antar anggota cabang-cabangnya menjadikan Parindra sebagai partai politik terkuat menjelang runtuhnya Hindia Belanda.

Di samping Parindra juga muncul organisasi lain seperti Partindo. Namun karena desakan pemerintah akhirnya partai itu bubar pada tahun 1936. Para pemimpinnya melanjutkan perjuangan dengan mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) di Jakarta pada tanggal 24 Mei 1937. Tokoh-tokoh yang duduk dalam Gerindo antara lain Mr. Mohammad Yamin Mr. Sartono,, dan Mr. Amir Syarifuddin. Para pemimpinnya menginginkan Gerindo menjadi partai rakyat dengan asas kooperasi. Prinsip demokrasi dipertahankan untuk menahan desakan ekspansi Jepang yang makin dekat.

Perjuangan melawan pemerintah Belanda terus dilanjutkan. Di pihak lain, para pejuang juga mempersiapkan diri menghadapi Jepang yang mulai mengarah ke selatan. Namun kemudian terjadi kericuhan di dalam Gerindo, sehingga perpecahan tidak dapat dihindari. Oleh sebab itu Mr. Mohammad Yamin mendirikan Partai Persatuan Indonesia pada tanggal 21 Juli 1939. Asas perjuangannya adalah demokrasi kebangsaan dan kerakyatan. Namun organisasi ini tidak mendapat tempat dalam masyarakat.

Pada masa pemerintah Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum (1916 – 1921) dibentuk Volksraad atau Dewan Rakyat, yaitu pada tanggal 18 Mei 1918. Anggota dewan dipilih dan diangkat dari golongan orang Belanda, Indonesia, dan bangsa-bangsa lain. Orang Indonesia yang menjadi anggota mula-mula berjumlah 39%, kemudian bertambah dalam tahun-tahun selanjutnya. Tujuan pembentukan Dewan Rakyat adalah agar wakil-wakil rakyat Indonesia dapat berperan serta dalam pemerintahan. Akan tetapi, dewan ini tidak mencerminkan perwakilan rakyat yang sesungguhnya, karena yang berhak memilih anggota dewan adalah orang-orang yang dekat dengan pemerintah. Wakil-wakil bumiputra tidak banyak mempunyai hak suara.

Modul Sejjarah Indonesia DUD Tk.. I

18

Pasti Lulus!!

Meskipun demikian, partai politik yang berazaskan kooperatif mengirimkan wakil-wakilnya untuk duduk dalam Dewan Rakyat. Mereka menyalurkan aspirasi (cita-cita, harapan, keinginan) partainya melalui dewan itu. Sedang golongan nonkooperatif menganggap Dewan Rakyat hanyalah sandiwara dan mereka tidak mau duduk dalam dewan itu.

Golongan kooperatif berupaya semaksimal mungkin untuk memanfaatkan Dewan Rakyat. Pada tahun 1930 Mohammad Husni Thamrin, anggota Dewan Rakyat, membentuk Fraksi Nasional guna memperkuat barisan dan persatuan nasional. Mereka menuntut perubahan ketatanegaraan dan penghapusan diskriminasi di berbagai bidang. Mereka juga menuntut penghapusan beberapa pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda tentang penangkapan dan pengasingan pemimpin perjuangan Indonesia serta pemberangusan pers.

Pada tanggal 15 Juli 1936 Sutarjo Kartohadikusumo, anggota dewan rakyat, menyampaikan petisi agar Indonesia diberi pemerintahan sendiri (otonomi) secara berangsur-angsur dalam waktu sepuluh tahun. Jawaban terhadap petisi Sutarjo baru diberikan oleh pemerintah dua tahun kemudian. Dapat dipastikan bahwa tuntutan untuk otonomi ini ditolak pemerintah, sebab hal ini memberi peluang yang mengancam runtuhnya bangunan kolonial. Meskipun demikian, para nasionalis tetap gigih memperjuangkan tuntutan itu lewat forum parlemen semu tersebut.

Kegagalan Petisi Sutarjo bahkan menjadi cambuk untuk meningkatkan perjuangan nasional. Pada bulan Mei 1939 Muh. Husni Thamrin membentuk Gabungan Politik Indonesia (GAPI) yang merupakan gabungan dari Parindra, Gerindo, PSII, Partai Islam Indonesia, Partai Katolik Indonesia. Pasundan, Kaum Betawi, dan Persatuan Minahasa. Tujuannya ialah agar terbentuk kekuatan nasional tunggal dalam menghadapi pemerintah kolonial. Selain itu, ancaman perang makin terasa karena Jepang sudah bergerak makin jauh ke selatan dan mengancam Indonesia.

GAPI mengadakan aksi dan menuntut Indonesia Berparlemen yang disusun dan dipilih oleh rakyat Indonesia, Pemerintah harus bertanggung jawab kepada Parlemen. Jika tuntutan itu diterima pemerintah, GAPI akan mengajak rakyat untuk mengimbangi kemurahan hati pemerintah.

Untuk mencapai cita-cita GAPI ini maka pada tanggal 24 Desember 1939 kaum pergerakan mengadakan Kongres Rakyat Indonesia. Kegiatan ini antara lain menuntut pemerintah Belanda agar menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan dan bendera merah putih sebagai bendera Nasional.

Pemerintah memberikan reaksi dingin. Perubahan ketatanegaraan akan diberikan setelah Perang Dunia II selesai. Pada 1 September 1939 pecah perang di Eropa yang kemudian berkembang menjadi Perang Dunia II. Tuntutan GAPI dijawab Pemerintah dengan pembentukan Komisi Visman pada bulan Maret 1941. Komisi yang diketuai Visman ini bertugas mengetahui keinginan kelompok masyarakat Indonesia dan perubahan pemerintahan yang diharapkan.

Namun Komisi ini hanya menampung hasrat masayarakat Indonesia yang pro pemerintah dan masih menginginkan Indonesia tetapi dalam ikatan Kerajaan Belanda. Hasil penyelidikan Komisi Visman tidak memuaskan. Komisi hanya sekedar memberi angin atau berbasa-basi kepada kaum nasionalis Indonesia dan tidak sungguh-sungguh menanggapi perubahan ketatanegaraan Indonesia.

Sebelum hasil Komisi Visman diwujudkan, Jepang sudah tiba di Indonesia. Meskipun demikian pihak Indonesia telah sempat mengusulkan 3 hal, yaitu :

1. pelaksanaan hak menentukan nasib sendiri;

2. penggunaan bahasa Indonesia dalam sidang Dewan Rakyat;

3. pergantian kata Inlander (pribumi) menjadi Indonesier.

Untuk menguatkan dan mensukseskan perjuangan GAPI yaitu “Mencapai Indonesia Berparlemen”, maka kaum pergerakan mengadakan kongres. Kongres Rakyat Indonesia (KRI) yang sebelumnya hanyalah kata kerja/kegiatan (verb) kemudian dirubah menjadi seolah-olah sebuah badan perwakilan (parlemen) bagi bangsa Indonesia.

Anggota KRI di antaranya: 1. Partai Indonesia Raya (Parindra), 2. Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo), 3. Paguyuban Pasundan, 4. Persatuan Minahasa, 5. Persatuan Perkumpulan Pemuda Indonesia (PPPI), 6. Kongres Perempuan Indonesia (KPI), 7. Istri Indonesia (II), 8. Persatuan Djurnalis Indonesia (Perdi), 9. Persatuan Politik Katolik Indonesia (PPKI), 10. Persatuan Hindustan Indonesia (PHI), 11. Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII), 12. Partai Islam Indonesia (PII), 13. Partai Arab Indonesia (PAI), 14. Muhammadiyah, 15. Persatuan Muslimin Indonesia (Permi), 16. Persatuan Islam (Persis), 17. Nahdhatul Ulama (NU), 18. Gabungan Serikat Pekerja Indonesia (Gaspi), 19. PBMTS, 20. Partai Persatuan Indonesia (Parpindo), 21. Persatuan Bangsa Indonesia (PBI), kemudian yang berasal dari organisasi Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri (PVPN) seperti: 22.

Modul Sejjarah Indonesia DUD Tk.. I

20

Pasti Lulus!!

Persatuan Pegawai Pegadaian Hindia (PPPH) yang kemudian berubah menjadi Persatuan Pegawai Pegadaian Bumiputra (PPPB), 23. Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB) yang berubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI yang merupakan gabungan dari: VOB, PGB, OKSB, PGAS dan HKSB), 24. Landelijke Inkomsten Bond (LIB), 25. Perserikatan Kaum Sekerja Boschwezen (PKSB), 26. Pegawai Mijn Bouw (PMB), 27. Perhimpunan Pegawai Spoor Tram (PPST).

Kongres Rakyat Indonesia yang mempunyai anggota tidak kurang dari 27 perkumpulan tersebut segera mempersiapkan pembentukan parlemen ala Indonesia, yakni dengan merubah Kongres Rakyat Indonesia menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI). MRI dianggap sebagai suatu Badan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk sementara sampai terbentuknya parlemen Indonesia yang sesungguhnya. Sejak tanggal 14 September 1941, Kongres Rakyat Indonesia secara resmi diganti menjadi Majelis Rakyat Indonesia (MRI).

Di dalam MRI duduk wakil-wakil dari organisasi politik, organisasi Islam, federasi serikat sekerja, dan pegawai negeri. Anggota MRI adalah merupakan gabungan dari organisasi-organisasi besar seperti Gapi, MIAI dan PVPN.

Anggota Gapi (Gabungan Politik Indonesia) meliputi: Parindra, Gerindo, PII, PPKI, PSII, Persatuan Minahasa dan Paguyuban Pasundan. Federasi ini merupakan wadah baru setelah PPPKI yang sebelumnya merupakan federasi dari berbagai perkumpulan beraneka warna lumpuh. Kemudian MIAI (Majelis Islam A’la Indonesia) ini merupakan federasi dari organisasi-organisasi Islam yang didirikan pada tanggal 21 September 1937 di Surabaya. Anggota MIAI di antaranya ialah NU, Muhammadiyah, SI dan PII. Rupanya PII disamping sebagai anggota Gapi juga menjadi anggota MIAI.

Sedangkan PVPN (Persatuan Vakbonden Pegawai Negeri), merupakan federasi perkumpulan-perkumpulan sarikat sekerja pegawai negeri yang pada tahun 1930 jumlah anggotanya mencapai 29.700 orang dan meliputi 13 perkumpulan dan pada akhir masa pergerakan nasional PVPN beranggotakan 18 organisasi di antaranya Persatuan Guru Hindia Belanda (PGHB; di mana PGHB sendiri merupakan gabungan dari 7 perkumpulan guru-guru dengan jumlah anggota 15.000, di antaranya yang paling besar dari perkumpulan Volks Onderwijzers Bond [VOB] yang mempunyai 103 cabang dan 9.000 anggota), dan PGHB kemudian namanya diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia (PGI) yang mencakup Persatuan Guru Bantu (PGB), Persatuan Guru Ambacht School

(PGAS), VOB, Oud Kweekscholieren Bond (OKSB), Persatuan Normaal School (PNS) dan Hogere Kweekscholieren Bond (HKSB). Sedangkan anggota PVPN lainnya seperti Perserikatan Pegawai Pegadaian Hindia (PPPH), Perserikatan Pegawai Pegadaian Bumiputra (PPPB), Perhimpunan Pegawai Spoor dan Tram (PPST), Vereniging van Indonesische Personeel bij de Irrigatie, Waterstaat en Waterschappen (VIPIW), Landelijke Inkomsten Bond (LIB; Kadaster Bond), Perserikatan Kaum Sekerja Boschwezen (PKSB), VAMOLA, Pegawai Mijn Bouw (PMB), Persatuan Kaum Verplegers (sters) van Indie (PKVI), PPAVB, Midpost, Opiumregie, PPTR, VOLTA, PMMB, PPP dan ORBHB.

Walaupun terdapat perbedaan pendapat antara organisasi-organisasi yang tergabung dalam MRI, namun persatuan dan kesatuan kaum Nasionalis terus dipupuk sampai masuknya Tentara Militer Jepang.

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA DI INDONESIA PADA ABAD KE-19 DAN 20

Assalamualaikum...

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA DI  INDONESIA PADA ABAD KE-19 DAN 20

A.LATAR BELAKANG KEDATANGAN BELANDA

    Pada mulanya pedagang-pedagang Belanda yang berpusat di  Rotterdam membeli rempah-rempah dari Lisabon.Pada waktu itu Belanda masih dalam penjajahan Spanyol,kemudian terjadilah perang 80 tahun,dan berhasil melepaskan Belanda terhadap Spanyol,serta menjadikan William Van Oranye sebagai pahlawan kemerdekaan Belanda.

Pada tahun 1580 Raja Philip dari Spanyol  naik tahta,ia berhasil mempersatukan Spanyol dan Portugis ,Akibatnya Belanda tidak dapat lagi mengambil rempah-rempah dari Lisabon yang sedang dikuasai Spanyol,hal itulah yang mendorong Belanda mulai mengadakan penjelajahan samudera untuk mendapatkan daerah asal rempah-rempah.

B.PERJALANAN BELANDA KE INDONESIA

Pada tahun 1595 Linscoten berhasil menemukan tempat-tempat di P.Jawa yang bebas dari tangan Portugis dan banyak menghasilkan rempah-rempah untuk diperdagangkan,Peta yang dibuat oleh Linscoten diberi nama Interatio yang artinya keadaan didalam atau situasi di Indonesia.

Pada tahun 1595,bulan April Cornelius de Houtman dan De Keyzer dengan 4 buah kapal memimpin pelayaran menuju Nusantara dengan Route : Belanda-Pantai barat Afrika-Tanjung Harapan-Samudera Hindia-Selat Sunda-Banten,selama pelayarannya itu selalu menjauhi Route pelayaran Portugis,dan tidak singgah ke India-Malaka.

Pada bulan Juni 1596 pelayarannya berhasil berlabuh di Banten,dan pada mulanya kedatangannya mendapat sambutan baik dari masyarakat Banten.Kedatangan Belanda diharapkan dapat memajukanperdagangan dan dapat membantu usaha penyerangan ke Palembang yang dipimpin oleh raja Maulana Muhammad,akan tetapi sikap De Houtman semakin kaku dalam perdagangan (hanya mau membeli rempah-rempah pada musim panen dan membeli melalui pejabat atau cina perantara,akhirnya Ia ditangkap dan dibebaskan setelah membayar uang tebusan kemudian meninggalkan Banten.

Walaupun demikian de Houtman disambut dengan gegap gempita oleh masyarakat Belanda,ia dianggap sebagai pelopor pelayaran menemukan jalan laut ke Nusantara.

Pada tanggal 28 November 1598 pelayaran baru Belanda dipimpin oleh Jacob van Neck dan Wybrect van Waerwyck dengan 8 buah kapal tiba di Banten.Pada saat itu hubungan Banten dengan Portugis sedang memburuk sehingga kedatangan Belanda diterima dengan baik.

Karena sikap Van Neck yang sangat hati-hati dan pandai mengambil hati para pembesar Banten ,maka 3 buah kapalnya yang penuh muatan rempah-rempah berhasil dikirim ke Belanda dan 5 buah kapal yang lainnya menuju Maluku.

Di Maluku ,Belanda juga diterima dengan baik oleh rakyat Maluku karena dianggap sebagai musuh Portugis yang sedang bermusuhan dengan rakyat Maluku.

C.TERBENTUKNYA VOC

Keberhasilan ekspedisi-ekspedisi Belanda dalam mengadakan perdagangan rempah-rempah mendorong pengusaha-pengusaha Belanda yang lainnya untuk berdagang ke Nusantara.Diantara mereka terjadi persaingan.Disamping itu mereka harus harus menghadapi persaingan dengan Portugis,Spanyol dan Inggris.Akibatnya mereka saling menderita kerugian,lebih lebih dengan sering terjadinya perampokan perampokan oleh bajak laut.

Atas prakarsa dari 2 orang tokoh Belanda yaitu Pangeran Maurits dan Johan van Olden Barnevelt pada tahun 1602 kongsi-kongsi dagang Belanda dipersatukan menjadi sebuah kongsi dagang besar yang diberinama VOC (Verenigde Oost Indesche Compagnie ) atau ‘Persekutuan Maskapai Perdagangan Hindia Timur’,  pengurus pusat VOC terdiri dari 17 orang.

Pada tahun 1602 VOC membuka kantor pertamanya di Banten yang dikepalai oleh Francois Witter  

                

TUJUAN DIBENTUKNYA VOC

Menghindari persaingan tidak sehat diantara sesama pedagang Belanda untuk keuntungan maksimal.

Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan,baik dengan bangsa-bangsa Eropa lainnya maupun dengan bangsa-bangsa Asia.

Membantu dana pemerintah Belanda yang sedang berjuang menghadapi Spanyol.

HAK-HAK ISTIMEWA VOC

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan leluasa VOC diberi hak-hak istimewa oleh pemerintah Belanda :

-          Memonopoli perdagangan

-          Mencetak dan mengedarkan uang

-          Mengangkat dan memperhentikan pegawai

-          Mengadakan perjanjian dengan raja-raja

-          Memiliki tentara untuk mempertahankan diri

-          Mendirikan benteng

-          Menyatakan perang dan damai

-          Mengangkat dan memberhentikan penguasa-penguasa setempat.

C.KEBIJAKAN PEMERINTAHAN KOLONIAL BELANDA DAN SISTEM BIROKRASI PEMERINTAHAN VOC DI INDONESIA (SEBELUM ABAD KE-19)

1.POLITIK PERDAGANGAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAHAN VOC 

Peraturan-peraturan yg ditetapkan VOC dalam melaksanakan monopoli perdagangan antara lain :

a).Verplichte Laverantie

Yaitu penyerahan wajib hasil bumi dengan harga  yg telah ditetapkan oleh VOC,dan melarang rakyat menjual hasil buminya selain kepada VOC.

b).Contingenten

Yaitu kewajiban bagi rakyat untuk membayar  pajak berupa hasil bumi.

c).Peraturan tentang ketentuan areal dan jumlah  tanaman rempah-rempah yang boleh ditanam.

d).Ekstirpasi

   Yaitu hak VOC untuk menebang tanaman rempah- rempah agar tidak terjadi over produksi yg dapat menyebabkan harga rempah-rempah merosot.

e).Pelayaran Hongi

    Yaitu pelayaran dengan perahu kora-kora (perahu perang) untuk mengawasi pelaksanaan monopoli perdagangan VOC dan menindak pelanggarnya.

Beberapa gubernur jendral VOC yang dianggap berhasil dalam mengembangkan usaha dagang dan kolonisasi VOC di Nusantara antara lain :

1.Jan Pieterzoon Coen (1619-1629)

   Dikenal sebagai peletak dasar imperialisme Belanda di Nusantara.Ia dikenal pula dengan rencana kolonisasinya dengan memindahkan orang-orang Belanda bersama keluarganya ke Indonesia.

2.Antonio Van Diemen (1636-1645)

   Ia berhasil memperluas kekuasaan VOC ke Malaka pada tahun 1641,Ia juga mengirimkan misi pelayaran yang  dipimpin Abel Tasman ke Australia,Tasmania,Selandia baru.

3.Joan Maetsycker  (1653-1678)

   Ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan VOC ke Semarang Padang dan Menado.

4.Cornelis Speeldman (1681-1684)

   Ia menghadapi perlawanan didaerah dan tidak berhasil mengalahkan Sultan Agung,Trunojoyo dan Sultan Ageng Tirtayasa.

2.SISTEM BIROKRASI VOC

Guna memerintah wilayah-wilayah di Nusantara VOC mengangkat seorang gubernur jendral  yg Dibantu oleh 4 orang yg disebut Raad van Indie (dewan India)

Dibawah gubernur jendral diangkat beberapa gubernur yang memimpin suatu daerah.dibawah gubernur terdapat beberapa Residen yang di-bantu oleh Asisten Residen,pemerintahan dibawahnya lagi diserahkan pada pemerintahan tradisional,seperti Raja dan Bupati.VOC menerapkan sistem pemerintahan tidak langsung (Indirect rule) dengan memanfaatkan sistem Feodalisme.

3.KEMUNDURAN VOC

Kemunduran dan kebangkrutan VOC terjadi sejak awal abad ke-18 disebabkan oleh :

  1.Banyak korupsi yg dilakukan oleh pegawai-pegawai VOC.

  2.Anggaran pegawai terlalu besar sebagai akibat makin luasnya wilayah kekuasaan VOC.

  3.Biaya perang untuk memadamkan perlawanan rakyat terlalu besar.

  4.Persaingan dengan konsi dagang negara lain,misalnya dengan EIC milik Inggris.

  5.Hutang VOC yang sangat besar.

  6.Pemberian deviden kepada pemegang saham walaupun usahanya mengalami kemunduran

  7.Berkembangnya faham Liberalisme sehingga monopoli perdaganganyg diterapkan VOC tidak sesuai lagi untuk diteruskan.

  8.Pendudukan Perancis terhadap negara Belanda pada tahun    1795.

VOC DIBUBARKAN

Pada tahun 1795 dibentuk panitia pembubaran VOC dan hak-hak istimewa VOC dihapus Pada tanggal 31 desember 1799 VOC dibubarkan dengan saldo kerugian sebesar 134,7 juta gulden.Selanjutnya semua hutang dan kekayaan VOC diambil alih oleh Pemerintah Kerajaan Belanda.

D.PEMERINTAHAN KOLONIAL HINDIA BELANDA

Perubahan yang terjadi di Eropa pada akhir abad 18 Pada tahun 1795 Partai Patriot Belanda yg anti raja,atas bantuan Perancis berhasil merebut kekuasaan dan membentuk pemerintahan baru yg disebut Republik Bataaf  (Bataafische Republiek ),Republik ini menjadi bawahan Perancis yg sedang dipimpin oleh Napoleon Bonaparte.Raja Belanda Willem V,melarikan diri dan membentuk pemerintahan peralihan di Inggris yang pada waktu itu menjadi musuh Perancis.Setelah VOC dibubarkan oleh pemerintah tersebut pada tahun 1799,tanah jajahan yang dulu dikuasai VOC kemudian diurus oleh suatu badan yang disebut Aziatische Raad (Dewan Asia).

Kekuasaan pemerintahan Belanda di Nusantara dipegang oleh gubernur jendral Johanes Siberg (1801-1804) yang menggantikan gubernur jendral Overstrateen sebagai gubernur jendral  VOC yang terakhir.

Johanes Siberg seharusnya mencerminkan sifat dari Republik Bataaf yg Liberal.Akan tetapi sebelum resmi berkuasa di Nusantara ia mengirim 2 komisaris ke Nusantara yaitu Nederburg dan Hogendrop.

E.MASA PEMERINTAHAN HERMAN W.DAENDELS

Letak geografis Belanda yg dekat dengan Inggris menyebabkan Napoleon Bonaparte merasa perlu menduduki Belanda.Pada tahun 1806,Perancis membubarkan Republik Bataaf dan membentuk Kerajaan Belanda (Kominkrijk Holland).Napoleon kemudian mengangkat Louis Napoleon sebagai raja Belanda dan berarti sejak saat itu pemerintahan yang berkuasa di Nusantara adalah pemerintahan Belanda-Perancis.Oleh karena itu Louis Napoleon mengangkatHerman William Daendeles sebagai gubernur jen-dral di Nusantara.Dengan tugas utama mempertahankan P.Jawa dari serangan Inggris.

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAENDELS

1).Bidang Birokrasi Pemerintahan

    a.Pusat pemerintahan dipindahkan  kepedalaman

    b.Dewan Hindia Belanda sebagai dewan legeslatif diganti dengan Dewan Penasehat.

    c.Membentuk sekretariat negara (Algemene Secretarie).

    d.Pulau jawa dibagi pulau jawa di bagi menjadi 9 Prefektuur dan 31 kabupaten

    e.Para bupati di jadikan pemerintah Belanda dan di beri pangakat sesuai dengan ketentuan kepegawaian pemerintah Belanda.   

2).Bidang hukum dan peradilan.

a.Dalam bidang hukum Daendels membentuk 3 jenis pengadilan yaitu sebagai berikut:

   (1).Pengadilan utuk orang eropa

   (2).Pengadilan untuk orang pribumi

   (3).Pengadilan untuk orang timur asing. Pengadilan untuk orang pribumi ada di setiap prefectur dengan prefect sebagai ketua dan para bupati sebagai anggota

b.Pemberantasan koropsi tanpa pandang bulu termasuk pada bangsa Eropa.Akan tetapi ia sendiri melakukan korupsi besar-besaran dalam kasus penjualan tanah kepada fihak swasta.

3).Bidang Militer dan Pertahanan dalam melaksanakan tugas utamanya untuk mempertahankan P.Jawa dari serangan Inggris,Daendels mengambil langkah-langkah :
   a).Membangun jalan antara Anyer-Panarukan.
   b).Menambah jumlah angkatan perang dari 3000 orang menjadi 20.000 orang.
   c).Membangun pabrik senjata di Gresik dan Semarang
   d).Membangun pangkalan angkatan laut di Ujung Pandang dan Surabaya.
   e).Membangun benteng-benteng pertahanan.
   f).Meningkatkan kesejahteraan prajurit.

4).Bidang Ekonomi dan Keuangan
    a).Membentuk Dewan Pengawas Keuangan negara (Algemene Rekenkaer).
    b).Mengeluarkan uang kertas
    c).Memperbaiki gaji pegawai
    d).Pajak in natura (contingenten) dan sistem penyerahan wajib (verplichte laverantie) yang diterapkan pada masa VOC tetap dilanjutkan.
    e).Mengadakan monopoli perdagangan beras.
    f).Mengadakan peminjaman paksa kepada orang-orang yang dianggap mampu,bagi yg menolak akan dikenakan hukuman.
    g).Penjualan tanah kepada fihak swasta.
    h).Mengadakan Preanger Stelseel ,yaitu kewajiban bagi rakyat Priangan dan sekitarnya untuk menanam tanaman eksport : Kopi

5).Bidang Sosial

a).Rakyat dipaksa untuk melakukan kerja Rodi untuk membangun jalan Anyer-Panarukan.

b).Pebudakan dibiarkan berkembang

c).Menghapus upacara penghormatan kepada Resident,Sunan dan Sultan

d).Membuat jaringan pos distrik dengan menggunakan kuda pos

AKHIR KEKUASAAN HERMAN W.DAENDELS

Kejatuhan Daendels antara lain disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :

1).Sikapnya yg otoriter terhadap raja-raja Banten,Yogyakarta,Cirebon menimbulkan pertentangan dan perlawanan.

2).Penyelewengan dlam kasus penjualan tanah kepada fihak swasta dan manipulasi penjualan istana Bogor.

3).Keburukan dalam sistem administrasi pemerintahan.

F.PENJAJAHAN INGGRIS DI INDONESIA (1811-1816)

Latar belakang pendudukan Inggris adalah sbb :
a).Contingental Stelseel
    Yang diterapkan oleh Napoleon di Eropa 1806 dengan memblokade perdagangan Inggris diEropa daratan,Inggris tumbuh menjadi Negara industri besar membutuhkan daerah pemasaran yg luas,oleh karena itu India dan Indonesia akan dijadikan tempat pemasaran barang-barang industri Inggris.
b).Nusantara yg praktis dikuasai Perancis (Belanda Perancis) merupakan bahaya laten bagi kekuasaan Inggris di Asia. Ketika akhirnya Inggris menyerbu P.Jawa,penggantinya Daendels,gubernur jendral Jansen,tidak mampu bertahan dan menyerah,akhir dari penjajahan Belanda-Perancis ditandatangani dengan Kapitulasi Tuntang (18 September 1811), isinya :
   a.Seluruh Jawa dan sekitarnya diserahkan kepada
      Inggris.
   b.Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris
   c.Semua pegawai Belanda yg mau bekerjasama dengan Inggris dapat memegang jabatannya terus
   d.Semua hutang Pemerintah Belanda yg dahulu,bukan menjadi tanggung jawab Inggris. Kapitulasi Tuntang ditandatangani tanggal 18 Sept 1811 oleh S.Auchmuty dari fihak Inggris dan Janseens dari fihak Belanda.  

   Seminggu sebelum Kapitulasi Tuntang ,raja muda Lord Minto yg berkedudukan di India mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai wakil gubernur di P.Jawa,dalam pelaksanaannya Raffles berkuasa penuh diseluruh Nusantara.Dan cenderung mendapat tanggapan positif dari raja-raja dan rakyat setempat karena hal berikut ini :
    a.Para raja da rakyat tidak menyukai Daendels
    b.Ketika masih berkedudukan di Penang,Malaysia Raffles beberapa kali mengadakan misi rahasia ke kerajaan-kerajaan yg anti Belanda,seperti : Yogyakarta,Banten dan Palembang.
     C.Sebagai seorang yg Liberalis ,Raffles memiliki kepribadian yg simpatik,ia menjalankan politik murah hati dan sabar walaupun dalam prakteknya berlainan.

KEBIJAKAN PEMERINTAHAN RAFFLES

 Dalam menjalankan tugas Raffles didampingi oleh suatu badan penasehat (advisory Council) yang terdiri atas Gillespie,Cranssen dan Muntinghe.

1.Bidang Pemerintahan langkah-langkah yg diambil Raffles :

   a.P.Jawa dibagi menjadi 16 Karisidenan (berlangsung sampai tahun 1964).

   b.Merubah sistem pemerintahan yg semula dilakukan oleh pengusaha pribumi menjadi system pemerintahan kolonial yg bercorak barat.

   c.Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya yg mereka peroleh secara turun tumurun.

2.Bidang Ekonomi dan Keuangan

a. Petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman eksport.
b. Penghapusan pajak hasil bumi (contingenten) dan sistem peyerahan wajib (Verplichte Laverantie) yang sudah diterapkan sejak zaman VOC.
c. Menetapkan sistem sewa tanah (landren). Untuk menentukan besarnya pajak, tanah dibagi menjadi 3 kelas, yaitu sebagai berikut.
                1. Kelas I, yaitu tanah yang subur, dikenakan pajak  setengah dari hasil bruto.
                2. Kelas II, yaitu tanah setengah subur, dikenakan pajak sepertiga dari hasil bruto.
                3. Kelas III, yaitu tanah tandus, dikenakan pajak dua perlima dari hasil bruto.
d. Pemungutan pajak pada awalnya secara perorangan.
e. Mengadakan monopoli garam dan minuman keras.

MAKSUD DAN TUJUAN PELAKSANAAN SISTEM SEWA TANAH
a. Para petani dapat menanam dan menjual hasil panennya secara bebas untuk memotivasi mereka agar bekerja lebih giat sehingga kesejahteraannya        menjadi lebih baik.
b. Daya beli masyarakat semakin meningkat sehingga daapt membeli barang-barang industri Inggris.
c. Pemerintah kolonial mempunyai pemasukan negara secara tetap dan cukup terjamin.
d. Memberikan kepastianhukum atas tanah yang dimiliki petani.
e. Secara bertahap untuk mengubah sistem ekonomi barang menjadi ekonomi uang.

Sistem sewa tanah dalam pelaksanaannya telah menimbulkan perubahan-perubahan penting sebagai berikut:
a) Unsur paksaan diganti dengan unsur kebebasan dan                 sukarela.
b) Ikatan yang bercorak tradisional dirubah menjadi hubungan  perjanjian atau kontrak.
c) Ikatan adat-istiadat yang sudah berjalan turun-temurun menjadi semakin longgar, karena pengaruh budaya barat.

HAMBATAN-HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN SISTEM SEWA TANAH

a.   Keuangan negara dan pegawai-pegawai yang cakap jumlahnya terbatas.

b.   Masyarakat Indonesia berbeda dengan masyarakat India yang sudah mengenal perdagangan ekspor.

c.   Sistem ekonomi desa pada waktu itu belum memungkinkan diterapkannya ekonomi uang.

d.   Belum adanya pengukuran tanah milik penduduk secara tepat.

E.   Adanya pejabat yang bertindak sewenang-wenang dan korup.

f.    Pajak terlalu tinggi sehingga banyak tanah yang tidak digarap

3. Bidang Hukum

Sistem peradilan yang diterapkan affles lebih baik daripada yang dilaksanakan oleh Daendels. Apabila Daendels berorientasi kepada warna kulit (ras), Raffles lebih berorientasi kepada besar kecilnya kesalahan. Badan-badan penegak hukum yang ada pada masa Raffles adalah sebagai berikut.

a. Court of Justice, terdapat pada setiap     residen.

b. Court of Request, terdapat pada setiap divisi.

c. Police of Magistrace.

Menurut Raffles pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan.

4. Bidang Sosial

a. Penghapusan kerja rodi (kerja paksa)

b. Penghapusan perbudakan, tetapi dalam praktiknya ia melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Hal itu terbukti dengan pengiriman kuli-kuli dari Jawa ke Banjarmasin untuk membantu perusahaan temannya, Alexander Hare, yang sedang kekurangan tenaga kerja, sedangkan di Batavia Raffles menetapkan pajak yang tinggi bagi pemilik budak.

c. Peniadaan pynbank (disakiti), yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau.

5. Bidang Ilmu Pengetahuan

a. Ditulisnya buku berjudul History Of Java. Dalam menulis buku tersebut Raffles dibantu oleh juru bahasanya Raden Ario Notodiningrat dan Bupati Sumenep, Notokusumo II.

b. Memberikan bantuan kepada John Crawfurd (residen Yogyakarta) untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan sebuah buku berjudul History Of The East Indian Archipelago.

c. Raffles juga aktif mendukung Bataviaach Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan

d. Ditemukannya bunga Rafflesia Arnoldi.

e. Dirintisnya Kebun Raya Bogor.

GAMBAR BUNGA RAFLESIA ARNOLDI

Berakhirnya kekuasaan Thomas Stamford Raffles

                Berakhirnya pemerintahan Raffles di Nusantara ditandai dengan adanya Convention of London pada tahun 1814. perjanjian tersebut ditandatangani di London oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya sebagai berikut.

1) Nusantara dikembalikan kepada Belanda.

2) Jajahan Belanda seperti Sailan, Kaap Koloni, Guyana,   tetap di tangan Inggris.

3) Cochin (di pantai Malabar) diambil alih oleh Inggris sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya.

GAMBAR THOMAS STANFORD RAFFLES

H.MASA PEMERINTAHAN VAN DEN BOSCH DAN PENERAPAN SISTEM TANAM PAKSA (1830-1870)

A.PEMERINTAHAN KOMISARIS JENDRAL

Setelah berakhirnya kekuasaan Inggris,selanjutnya yang berkuasa adalah Pemerintahan Hindia Belanda,yang pada mulanya pemerintahan Kolektif yang terdiri dari 3 orang yaitu : Flout,Buyskess dan Van Der Capellen.

   Dengan tugas utama : menormalisasikan keadaan lama (Inggris) ke alam baru (Belanda) dengan masa peralihan dari tahun 1816-1819,untuk selanjutnya yang menjadi gubernur jendral adalah Van Der Capellen (1816-1824).

   Kesulitan-kesulitan yang dihadapi :

   1).Beberapa kerajaan diluar P.Jawa bertindak mandiri.

   2).Usaha-usaha sefihak dari Raffles yang masih ingin berkuasa kembali,misal dengan menduduki Singapura.

Dengan berdirinya Singapura menimbulkan perselisihan mengenai batas wilayah kekuasaan pendudukan Inggris dan Belanda,masalah ini kemudian diselesaikan melalui
 Treaty of London 1824 yang isinya :
 1).Inggris dan Belanda berhak untuk saling memasuki wilayah jajahan masing-masing.
 2).Belanda menarik diri dari jajahannya di Asia Daratan yaitu : Benggala,Gujarat,Malaka dan Singapura.
 3).Inggris menarik diri dari Nusantara dan menyerahkan Bengkulu,Bangka dan Belitung.
 4).Kemerdekaan Aceh dihormati oleh kedua belah fihak,dan dijadikan daerah Bufferstaat : daerah pemisah.
 5).Inggris dan Belanda bertanggung jawab atas keamanan di selat Malaka.

B.POLITIK KOLONIAL PADA MASA KOMISARIS JENDRAL

Dalam menjalankan pemerintahannya,komisaris jendral melakukan langkah-langkah sebagai berikut :

   1).Sistem Residen tetap dipertahankan

   2).Dalam bidang hukum sistem juri dihapuskan

   3).Kedudukan para Bupati sebagai penguasa feodal tetap dipertahankan.

   4).Desa sebagai satu kesatuan unit tetap dipertahankan dan para penguasanya dimanfaatkan untuk pelaksanaan pemungutan pajak dan hasil bumi.

   5).Dalam bidang ekonomi memberikan kesempatan kepada pengusaha-pengusaha asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Memorandum tahun 1851

Memorandum tahun 1851 dengan jelas menegaskan politik Belanda,bahwa “daerah –daerah taklukan harus memberi keuntungan materiil bagi Belanda,keuntungan yang memang menjadi tujuan penaklukkan “

G.PEMERINTAHAN HINDIA BELANDA (NEDERLANDSCH INDIE) 1816-1942

A.PENGERTIAN CULTUUR STELSEL

Istilah Cultuur Stelsel sebenarnya berarti sistem tanaman terjemahannya dalam bahasa Inggris adalah Culture System atau Cultivation System .Lebih tepat lagi kalau di terjemahkan menjadi System of Gouverment Controlled Agricultures karena pengertian dari Cultuur Stelsel sebenarnya adalah :”kewajiban kepada rakyat (Jawa) untuk menanam tanaman eksport yang laku dijual di Eropa”,rakyat menterjemahkan dengan istilah tanam paksa.

Menurut Van Den Bosch : Cultuur Stelsel didasarkan atas hukum adat yg menyatakan bahwa barang siapa berkuasa disuatu daerah,ia memiliki tanah dan penduduknya.

B.LATAR BELAKANG SISTEM TANAM PAKSA

1).Di Eropa, Belanda terlibat dalam peperangan-peperangan pada masa kejayaan Napoleon sehingga menghabiskan biaya besar.

2).Terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari Belanda tahun 1830.

3).Terjadinya perang Diponegoro (1825-1830) yang merupakan perlawanan rakyat jajahan termahal bagi Belanda (menghabiskan beaya 20.000.000 gulden).

4).Kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung Belanda cukup berat.

5).Pemasukan uang dari penanaman kopi tidak banyak.

6).Kegagalan usaha mempraktikkan gagasan Liberal  (1816-1830) dalam mengeksploitasi tanah jajahan untuk memberikan keuntungan yang besar terhadap negeri induk.

C.ATURAN-ATURAN TANAM PAKSA

Ketentuan pokok Tanam Paksa terdapat dalam Staatblad (lembaran negara) no.22 tahun 1834,dengan ketentuan sebagai berikut :

     1.Penyediaan tanah untuk cultuur stelsel berdasarkan persetujuan

        penduduk.

     2.Tanah tersebut tidak lebih dari seperlima tanah pertanian.

     3.Tanah tersebut bebas dari pajak.

     4.Kelebihan hasil tanaman jika melebihi pajak diberikan pada petani.

     5.Pekerjaan untuk cultuur stelsel tidak melebihi waktu menanam padi

     6.Kegagalan panen yang bukan kesalahan petani merupakan tanggung jawab pemerintah.

     7.Bagi yang tidak memiliki tanah dipekerjakan dipabrik atau perkebunan pemerintah.

     8.Pelaksanaan tanam paksa diserahkan kepada pemimpin pribumi.

D.PENYIMPANGAN DALAM TANAM PAKSA

1.Perjanjian penyediaan tanah dilakukan dg paksaan.

2.Tanah yang digunakan lebih dari seperlima bagian.

3.Pengerjaan tanah untuk tanam paksa melebihi waktu menanam padi.

4.Tanah tersebut masih terkena pajak.

5.Kelebihan hasil panen tidak diberikan kepada petani.

6.Kegagalan panen tanggung jawab petani.

7.Buruh dijadikan tenaga paksaan.

Guna menjamin agar para Bupati dan kepala desa menunaikan tugasnya dg Baik,pemerintah Belanda memberikan rangsangan yg disebut cultuur procenten. Disamping penghasilan tetap.

E.AKIBAT-AKIBAT TANAM PAKSA

BAGI BELANDA

    1).Meningkatnya hasil tanaman eksport dari negeri jajahan dan dijual Belanda dipasaran Eropa.

   2).Perusahaan pelayaran Belanda yang semula kembangkempis tetapi pada masa tanam paksa mendapat keuntungan besar.

   3).Pabrik-pabrik gula yg semula diusahakan kaum swasta Cina,kemudian juga dikembangkan oleh pengusaha Belanda,karena keuntungannya besar.

   4).Belanda mendapatkan keuntungan (Batiq slot) yang besar (keuntungan pertama 3 juta gulden).

BAGI INDONESIA

     1).Kemiskinan dan penderitaan fisik serta mental yg berkepanjangan

     2).Beban pajak yang berat.

     3).Pertanian,khususnya padi banyak mengalami kegagalan panen.

     4).Kelaparan dan kematian terjadi dimana-mana,seperti yang terjadi di Cirebon 1843,Demak 1848,Grobogan 1849.

     5).Jumlah penduduk di Indonesia menurun.

     6).Rakyat Indonesia mengenal tekhnik menanam jenis-jenis tanaman yang baru.

     7).Rakyat Indonesia mulai mengenal tanaman dagang yang berorientasi eksport.

F.REAKSI TERHADAP TANAM PAKSA

1).RAKYAT INDONESIA

    a.Di Sumatera Barat timbul perlawanan,al.di Pariaman (1841), di Padang .

    b.Di Jawa pada tahun 1846 perlawanan dilakukan meskipun dengan pembakaran 7 buah kebun tembakau.

2).KAUM PENGUSAHA (KAPITALIS)

     Golongan pengusaha menghendaki sistem tanam paksa dihapuskan dan diganti dengan kebebasan berusaha.

3).KAUM HUMANIS BELANDA

    a.Baron Van Hoevell : memprotes melalui parlemen Belanda : bahwa tanam paksa tidak manusiawi.

    b.Eduard douwes Dekker : memprotes tanam paksa lewat tulis yang berjudul Max Havelaar (Saijah-Adinda), dg nama samaran Multatuli (saya menderita).

DAFTAR RAJA-RAJA BELANDA DARI TAHUN 1806

H.POLITIK EKONOMI LIBERAL KOLONIAL SEJAK TAHUN 1870

1.LATAR BELAKANG

Politik ekonomi liberal kolonial dilatarbelakangi oleh hal-hal sebagai berikut  :

1).Pelaksanaan tanam paksa memberi keuntungan yg besar kepada Belanda,tetapi menimbulkan penderitaan rakyat pribumi.

2).Berkembangnya faham liberalisme di Eropa.

3).Kemenangan partai liberal di Belanda.

4).Adanya Traktar Sumatera 1871,yang memberikan kebebasan bagi Belanda untuk meluaskan wilayahnya ke Aceh.

 Pelaksanaan politik ekonomi liberal ditandai dengan beberapa peraturan antara lain :

  1).Reglement op het belied der regering in Nedherlandsh Indie (1854) :
      Berisi tentang tata cara pemerintahan di Indonesia.
  2).Indishe Comtabiliteit Wet (1867) :
      Berisi tentang perbendaharaan negara Hindia Belanda
  3).Suiker Wet :
      Yaitu UU gula yang menetapkan bahwa tanaman tebu adalah monopoli pemerintah yg secara berangsur-angsur akan dialihkan kepada fihak swasta.

4).Agrarish Wet (undang-undang Agraria) 1870:

    UU Agraria yg berlaku di Indonesia dari tahun 1870-1960 isinya :

    a).Tanah di Indonesia dibedakan menjadi tanah tanah rakyat dan tanah milik pemerintah.

    b).Tanah rakyat terdiri dari tanah bebas dan tidak bebas

    c).Tanah rakyat tidak boleh dijual kepada orang lain.

    d).Tanah pemerintah dapat disewakan kepada penguasa swasta sampai jangka waktu 75 tahun.

5).Agrarisch Besluit (1870):

    Ditetapkan oleh raja Belanda dan mengatur hal-hal yang lebih rinci.

2.PELAKSANAAN SISTEM POLITIK EKONOMI LIBERAL

 Setelah UU Agraria 1870 diterapkan,di Indonesia memasuki Imperalisme modern dengan diterpkan Opendeur Politiek,yaitu politik pintu terbuka terhadap modal-modal swasta asing,hal itu berati Indonesia dijadikan tempat untuk berbagai kepentingan yaitu:

   a).mendapatkan bahan mentah atau bahan baku industri di Eropa.

   b).mendapatkan tenaga kerja yg murah.

   c).menjadi tempat pemasaran barang-barang produksi Eropa.

   d).menjadi tempat penanaman modal asing.

3.AKIBAT SISTEM POLITIK LIBERAL KOLONIAL

BAGI BELANDA :

a.Memberikan keuntungan yg besar bagi kaum swasta Belanda

b.Hasil-hasil produksi perkebunan dan pertambangan mengalir ke Belanda.

c.Negeri Belanda menjadi pusat perdagangan hasil dari tanah jajahan.

BAGI INDONESIA :

a.Kemerosotan tingkat kesejahteraan penduduk.

b.Adanya krisis perkebunan pada tahun 1885 karena jatuhnya harga gula dan kopi.

c.Menurunnya konsumsi bahan makanan,terutama beras.

d.Menurunnya usaha kerajinan rakyat karena telah tersaingi dengan  Import dari Eropa.

e.Pengangkutan dengan gerobak menjadi merosot penghasilannya setelah adanya angkutan kereta api.

f.Rakyat menderita karena masih diterapkan kerja rodi dan adanya hukuman yg berat bagi yg melanggar peraturan poenalie sanctie.

I.POLITIK ETIS

LATAR BELAKANG POLITIK ETIS

Munculnya politik etis dilatarbelakangi oleh :

    1).Sistem ekonomi liberal tidak mengubah nasib rakyat.

    2).Tanam paksa memberi keuntungan besar bagi Belanda sebaliknya menimbulkan penderitaan rakyat.

    3).Belanda melakukan penekanan dan penindasan terhadap rakyat .

    4).Rakyat kehilangan tanah sebagai hak milik utamanya.

    5).Adanya kritik terhadap praktik kolonial liberal.

TOKOH-TOKOH YANG MELANCARKAN KRITIK POLITIK ETIS

1).Van Kol

    melancarkan kritik di Indonesia sebagai politik drainage/penghisapan

2).Van Deventer

    usulannya dikenal dengan Trilogi Van Deventer :

    a).Irigasi

    b).Emigrasi

    c).Edukasi

3).De Waal

    sejak tahun 1884,Indonesia berhak mendapatkan 528 G

4).Brooschooft

    Selama 1 abad lebih,Belanda telah mengeruk keuntungan dari rakyat Indonesia dan tidak mengembalikannya.

5).Baron Van Hovell

    Meminta perbaikan nasib rakyat Indonesia dari sidang parlemen.

KEGAGALAN POLITIK ETIS

Kegagalan politik etis,tampak dalam kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

 1).Sistem ekonomi liberal hanya memberi keuntunga besar bagi Belanda.

 2).Sangat sedikit penduduk pribumi yang memperoleh keuntungan dan kedudukan yang baik.

 3).Pegawai negeri golongan pribumi hanya dijadikan alat,

     sehingga dominasi Belanda tetap sangat besar.